Cara Cek E-KTP Online

Cara Cek E-KTP Online

Kamu sudah punya e-KTP belum? Kalau belum, berarti kamu harus bergegas mengurusnya. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan batas akhir pembuatan e-KTP, yakni 30 September 2016. Kalau sampai lewat, Kemendagri bakal menonaktifkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama kamu mulai 1 Oktober 2016 dan kamu bakal mengalami kesulitan mengakses sejumlah layanan publik.

Bagi yang belum tahu, electronic-KTP (e-KTP) atau biasa disebut KTP elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik ataupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Lalu, bagaimana cara mengecek data e-KTP online?

Cara Cek e-KTP Online
1. Cara Cek Data E-KTP Online 2016
Buat kamu yang telah memiliki e KTP, kamu bisa melakukan cek e-KTP online untuk memastikan bahwa data kamu telah masuk ke database. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengecek status e KTP. Pertama melalui situs kependudukan dan catatan sipil daerah di dukcapil.kemendagri.go.id/ceknik, selanjutnya kamu tinggal memasukkan nomor NIK e KTP kamu. Kedua, kamu bisa cek data e KTP online melalui situs http://www.e-ktp.com dan masukkan NIK e KTP kamu.

2. Cara Mengurus E-KTP
Buat kamu yang belum punya e-KTP, kamu bisa langsung merekamkan data diri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Batas akhir pembuatan e KTP hingga 30 September 2016. Proses pembuatan e-KTP, sebenarnya mirip dengan pengurusan SIM dan paspor. Untuk sekarang ini syarat membuat e KTP sudah dipermudah, kamu cukup menunjukkan atau membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Dengan e-KTP kamu hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Coba kamu sekarang perhatikan dengan sungguh-sungguh masa berlaku e-KTP, jika e-KTP kamu masa berlakunya bakal segera habis, kamu tak perlu cemas. Karena pemerintah telah memutuskan Kartu Tanda Penduduk e-KTP berlaku seumur hidup, berarti kamu tidak perlu memperpanjang KTP meski pada kolom KTP kamu masa berlakunya sudah habis.

3. Kendala Pembuatan E-KTP
Menurut Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, semestinya masyarakat Indonesia sudah menggunakan e-KTP sejak 1 Januari 2015. Namun, batas akhir perekaman data diundur sampai 30 September 2016. Sekadar catatan, dari 182,5 juta penduduk Indonesia yang wajib memperoleh e-KTP, ada sekitar 22 juta yang belum merekam data untuk membuat e-KTP. Sementara e-KTP yang sudah dicetak sampai 22 Juli 2016 ada 156,1 juta lembar.

4. Sanksi Tidak Punya E-KTP
Bila sampai tanggal tersebut, kamu belum melakukan perekaman, maka data kamu akan diblokir. Akibat pemblokiran data, kamu akan mengalami berbagai kesulitan mengakses layanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, sebanyak 22 juta warga Indonesia pun terancam hak administrasinya. Mereka akan kesulitan mengurus surat-surat penting seperti surat nikah, surat izin mengemudi (SIM), BPJS, izin usaha, pendidikan, izin mendirikan bangunan, perbankan, dan lainnya. Gawat juga ya kalau sampai nggak bisa nikah.

5. Kelebihan E-KTP
E-KTP ini sudah terintegrasi secara langsung dengan database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri pusat. Kelebihan dari penggunaan e KTP ini adalah dapat meminimalkan terjadinya jumlah identitas penduduk ganda ataupun palsu.

Kesimpulannya adalah KTP elektronik sangat penting, karena kelak semua pelayanan publik akan berbasis NIK. Cara mengurus e-KTP dan syarat pembuatan e-KTP juga sangat mudah. Kamu cukup menunjukkan atau membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) saja. Jajaran Dukcapil yang tersebar di 514 Kabupaten, Kota, siap melayani hingga batas waktu 30 September 2016. Jadi, tunggu apalagi? Buat kamu yang sudah punya e KTP, jangan lupa untuk mengecek data e-KTP online kamu untuk memastikan data kamu sudah masuk ke database.

Read More

Cara Mendapat Uang PKH Rp 1,2 Juta Untuk Ibu Hamil 2016

Cara Mendapat Uang PKH Rp 1,2 Juta untuk Ibu Hamil 2016

Di tahun 2016, pemerintah akan memberikan tunjangan Rp 1,2 juta PERTAHUN bagi para ibu hamil kurang mampu alias keluarga sangat miskin. Catat!! cuma bagi keluarga sangat miskin. Jadi kalau anda merasa punya penghasilan diatas 2 juta rupiah perbulan jangan berharap mendapat bantuan dari program PKH ibu hamil ini. Namun kalau ternyata petugas lapangan salah mendata dan mereka yang berpenghasilan tinggi juga dapat tunjangan program PKH, itu berarti negara Indonesia sedang tidak beres.

Dan di tahun 2016, tepatnya bulan maret ini, pemerintah melalui menteri sosial mengumumkan kenaikan dana PKH bagi para ibu hamil, yakni s ebesar 1,2 juta, setelah sebelumnya pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 1 juta rupiah.

Program PKH ini sebenarnya program pemerintah era SBY, yakni dimulai pada 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011, yang dikelola oleh Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga.

Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak  SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Kini di tahun 2016, PKH telah merata di seluruh provinsi di indonesia. Meski pada pelaksanaan lapangan masih banyak miss data tentang keluarga miskin yang seharusnya pendapat uang tunai PKH.

Bagaimana cara mendapat PKH?

Untuk mendapat bantuan PKH, pertama-tama masyrakat yang bersangkutan harus sudah memiliki KPS (kartu perlindungan sosial). Untuk mendapatkan atau mengurus KPS, ybs bisa mengajukan permohonan ke RT, RW, kemudian Kelurahan . Kemudna pihak desa akan menggelar musyawarah desa (musdes)/musyawarah kelurahan (muskel) untuk menentukan keluarga yang layak mendapatkanKPS. Nantinya, Kepala Lurah/Kepala Desa akan melaporkan hasil ini ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Lihat: http://www.tnp2k.go.id/id/program/kartu-perlindungan-sosial/tentang-kartu-perlindungan-sosial/

Setelah itu akan dibagikan kartu PKH secara gratis pada keluarga yang terpilih sebagai keluarga sangat miskin. Kartu ini nantinya bisa anda gunakan bahkan untuk berobat gratis bagi anda yang memenuhi syarat, seperti memiliki balita, kurang mampu dan seterusnya.

Setelah mendapat kartu PKH artinya nama keluarga yang bersangkutan akan masuk database pemerintah. Selanjutnya tinggal menunggu, uang tunjangan 1,2  juta PERTAHUN bagi ibu hamil akan dibagikan secara bertahap sebanyak 4 kali. Apa hak peserta PKH?

Hak peserta PKH lainya adalah:

• Menerima bantuan uang tunai.
• Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
• Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun sebenarnya, ada cara yang lebih sederhana, bagi para keluarga miskin, tentu akan sulit melakukan segala macam prosedur pendaftaran birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, biasanya, di tiap desa/kecamatan, ada yang namanya tim pendamping PKH. Nantinya tim ini yang bertugas secara selektif memilih mana keluarga sangat miskin yang pantas mendapatkan PKH.

Intinya sih ini program untuk masyarakat sangat miskin. Kalau bagi mereka yang tidak miskin ingin mendapatkan tunjangan ini, silahkan memiskinkan diri supaya bisa dapat bantuan.

Read More